Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 22 Mei 2026. Pertemuan tersebut membahas langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjaga stabilitas sektor keuangan, serta mengantisipasi dampak dinamika perekonomian global.
Dalam agenda tersebut, pemerintah menyoroti pentingnya penguatan fundamental ekonomi nasional melalui stabilitas sektor keuangan, penguatan regulasi dan pengawasan perbankan, penerapan prinsip kehati-hatian atau prudential banking, serta peningkatan koordinasi antarotoritas ekonomi dan keuangan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga mendorong percepatan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) guna memperkuat cadangan devisa nasional dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global.
Pemerintah turut membahas pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus memastikan optimalisasi manfaat ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah strategis jangka panjang demi menjaga ketahanan ekonomi nasional, mempercepat pembenahan struktural, serta memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
“Pemerintah akan terus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui kebijakan strategis yang terukur, menjaga stabilitas sektor keuangan, serta memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama,” ujar Presiden Prabowo.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Wakil Menteri PPN/Bappenas periode 2010-2014 Lukita Dinarsyah Tuwo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
